Perdagangan Berjangka Komoditi di Indonesia

(Tulisan ini di muat di Warta ISEI Edisi Juli-Agustus 2008)

Pengaduan atas praktek penipuan yang dilakukan oleh perusahaan pialang yang bergerak di industri perdagangan berjangka komoditas terhadap nasabah mereka sampai dengan pertengahan tahun 2008 masih terjadi. Jumlah dana yang menjadi obyek penipuan, menurut pengaduan itu mencapai angka milyaran rupiah.

Bagaimana sebenarnya perkembangan industri perdagangan berjangka komoditas di Indonesia? Bagaimana sebenarnya peran masing-masing lembaga yang ada di dalam industri ini? Apa peran pemerintah dalam pengembangan industri ini?

Industri perdagangan berjangka komoditas di Indonesia didasarkan pada Undang-undang No. 32 tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi dan Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi.

Menurut UU No. 32/1997 lembaga yang diberi tugas untuk melakukan pembinaan, pengaturan, pengawasan sehari-hari kegiatan perdagangan berjangka yang teratur wajar, efisien, dan efektif serta dalam suasana persaingan yang sehat adalah Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti). Selain itu Bappebti juga bertugas melindungi kepentingan semua pihak dalam perdagangan berjangka serta mewujudkan kegiatan perdagangan berjangka sebagai sarana pengelolaan risiko harga dan pembentukan harga yang transparan. Bappebti berada dibawah naungan Departemen Perdagangan.

Pelaku Utama dalam Industri Perdagangan Berjangka

Pelaku utama industri berjangka terdiri dari Bursa Berjangka, Lembaga Kliring Berjangka, Pialang Berjangka dan Pedagang Berjangka.

Bursa berjangka merupakan Self Regulatory Organization (SRO) sebagai penyelengara perdagangan berjangka dengan tujuan untuk menyelenggarakan transaksi kontrak berjangka yang teratur, wajar, efisien, efektif dan transparan. Sedangkan tugasnya adalah menyediakan fasilitas yang cukup untuk dapat terselenggaranya transaksi kontrak berjangka. Di Indonesia bursa berjangka yang beroperasi hanya ada satu yaitu PT Bursa Berjangka Jakarta (BBJ).

Lembaga Kliring Berjangka juga merupakan Self Regulatory Organization (SRO) yang melakukan registrasi dan penjaminan penyelesaian transaksi perdagangan berjangka komoditas. Lembaga Kliring yang didirikan khusus untuk perdagangan berjangka yaitu PT Kliring Berjangka Indonesia (Persero) (PT KBI). PT KBI, atas persetujuan Bappebti dan rekomendasi dari Bank Indonesia, melakukan kerjasama dengan perbankan untuk menjadi bank penyimpan margin, dana kompensasi, dan dana jaminan yaitu BCA, Bank Niaga dan Bank Century.

Pialang Berjangka adalah merupakan lembaga yang mempunyai hak menghimpun dana nasabah dan menyalurkan amanat nasabah untuk melakukan transaksi berjangka ke Bursa Berjangka. Perusahaan Pialang Berjangka wajib mempunyai modal disetor sebanyak Rp 2,5 Milyar dan modal bersih disesuaikan (MBD) minimal Rp 500 juta atau 10% dari dana nasabah yang dikelolanya. Pialang berjangka merupakan ujung tombak industri berjangka, karena perusahaan pialang inilah yang mencari nasabah/investor dan menghimpun dananya dalam rekening terpisah yang telah ditentukan (seggregated account) untuk kemudian ditransaksikan, baik oleh nasabah secara langsung atau oleh orang yang dipercaya nasabah (trader)

Praktek Industri Berjangka pada saat ini

Komoditas yang diperdagangkan di BBJ menurut data bulan Agustus 2008 terdiri dari 4 macam yaitu OLE (Kontrak Berjangka Olein), KIE (Kontrak Indeks Emas), KGE (Kontrak Gulir Emas) dan Emas. Volume transaksi untuk dua komoditas terakhir sangatlah minim, sehingga kontrak yang masih ditransaksikan hanya OLE dan KIE. Namun sedemikian menarikkah olein dan emas?

Ternyata tidak, karena kedua komoditas tersebut hanya diperjualbelikan oleh beberapa pialang dan pedagang dengan jumlah transaksi yang sangat minim. Sampai dengan akhir Agustus 2008, volume transaksi kedua komoditas ini pun hanya 28.778 lot. Oleh karena itu, jika hanya mengandalkan kedua jenis transaksi ini, sangat mustahil industri berjangka di Indonesia dapat tetap bertahan hidup dan berkembang.

Hingga saat ini, industri berjangka bisa terus tumbuh dan berkembang karena perdagangan over the counter (OTC/perdagangan di luar bursa), yaitu perdagangan derivatif berupa indeks bursa dunia dan mata uang asing (atau disebut Sistem Perdagangan Alternatif/SPA), serta komoditas yang diperdagangkan di bursa komoditas Jepang, baik Tokyo maupun Osaka yang dikenal dengan Penyalur Amanat Luar Negeri (PALN). Total transaksi SPA dan PALN di BBJ sampai dengan bulan Agustus 2008 mencapai 3.668.591 lot.

Sebenarnya, disinilah dasar permasalahan industri perdagangan berjangka di Indonesia. Pada awalnya, industri perdagangan berjangka diharapkan menjadi semacam pembentuk harga komoditas yang wajar, yang sebenarnya banyak dihasilkan di dalam negeri seperti padi, karet, CPO, coklat dan lainnya. Namun karena tidak adanya arah, tujuan dan pemanfaatan yang jelas dari industri berjangka ini, maka idealisme itu pun menjadi terabaikan.

Para pialang, pedagang dan juga nasabah lebih tergiur pada kontrak-kontrak derivatif yang sangat likuid dengan harapan bahwa nasabah bisa membukukan keuntungan (semacam capital gain) yang sangat tinggi dengan jangka waktu yang cepat yaitu transaksi SPA. Padahal dasar hukum penyelenggaraannya tidak kuat, yaitu hanya berdasarkan surat keputusan dari kepala Bappebti. Padahal transaksi SPA khususnya perdagangan mata uang asing, sulit untuk dikatakan sebagai perdagangan berjangka.
Keputusan ini didasari atas banyaknya transaksi perdagangan SPA ilegal yang diselenggarakan perusahaan investasi yang disebut commission house. Kegiatan investasi ilegal ini sangat rawan tindak penipuan dan kecurangan, sehingga banyak nasabah yang merasa dirugikan dan tidak bisa mengadukan masalah tersebut karena tidak mempunyai perlindungan hukum.

Kondisi seperti ini membuat fungsi Bursa Berjangka Jakarta dan PT KBI hanya menjadi semacam pencatat transaksi dan mengutip fee dari kegiatan tersebut. Selain lemah dari dari sisi kebijakan, terdapat juga beberapa kecurangan dalam praktek sehari-hari di industri perdagangan berjangka, yaitu:

Pertama, adanya upaya untuk memberikan iming-iming yang berlebihan kepada nasabah, yang dilakukan oleh marketing perusahaan pialang berjangka. Nasabah sering dijanjikan tingkat keuntungan setiap bulan yang jauh lebih tinggi dari tingkat bunga deposito. Hal ini biasanya merupakan kelalaian nasabah dalam memandang investasi di dunia derivatif. Walaupun menjanjikan keuntungan yang sangat tinggi, resiko yang ditanggung juga sangat tinggi. Menjadi tidak masuk akal bila berinvestasi derivatif dijanjikan tingkat keuntungan yang tetap setiap bulan (fixed income).

Praktek kedua dan yang paling tidak manusiawi adalah terjadinya kecurangan yang dilakukan oleh para trader perusahaan pialang tertentu untuk melakukan transaksi dana nasabah dengan rekayasa teknologi informasi. Hal ini memang sangat sulit dibuktikan, akan tetapi benar-benar terjadi bagi nasabah yang sering melakukan transaksinya secara online, dimana informasi pergerakan harga hanya bersumber dari pialang, sehingga tidak transparan. Seharusnya, informasi pergerakan harga tidak bersumber dari pialang, namun dari provider umum yang terpercaya misalnya Reuters, WinQuote dll.

Praktek kecurangan ketiga di industri berjangka adalah adanya afiliasi dibawah tangan antara perusahaan pialang berjangka dengan perusahaan pedagang berjangka. Pada perjanjian ini biasanya, bila nasabah rugi dalam bertransaksi, maka kerugian tersebut akan dikembalikan oleh pedagang kepada pialang. Hal ini akan memicu pialang untuk bertindak nakal dan berusaha untuk membuat nasabah selalu merugi dalam transaksinya. Hal inilah yang memicu praktek kecurangan kedua diatas.

Selain itu yang keempat adalah adanya kecenderungan kecurangan dalam pembukaan cabang perusahaan pialang. Beberapa pialang mendirikan cabang di luar kota dengan melakukan kerjasama dengan pihak lain (semacam franchise). Seharusnya Bappebti lebih hati-hati dan tidak mudah memberikan ijin pembukaan cabang, karena akan memberikan kerancuan akan hak dan tanggung jawab antara perusahaan dengan local partner-nya.

Perlindungan Nasabah

Bappebti sebagai otoritas tertinggi sebenarnya telah meningkatkan pengawasan dan pembinaan terhadap praktek industri berjangka. Kenakalan perusahaan pialang berjangka untuk melakukan penipuan pun semakin sempit. Hal ini meliputi, pertama dengan diwajibkannya nasabah menyetor dana investasinya ke rekening penampungan pada bank yang ditunjuk (seggregated account). Kedua, adanya keharusan melakukan compliance terhadap nasabah oleh karyawan atau pihak perusahaan pialang yang telah dinyatakan lulus ujian standar profesi sebagai Wakil Pialang Berjangka. Tujuannya adalah membuat nasabah aware terhadap resiko yang dihadapi. Ketiga, diwajibkannya perusahaan pialang dan pedagang untuk melaporkan posisi dana nasabah dan kontrak nasabah setiap bulan, serta posisi modal bersih perusahaan disesuaikan setiap 3 bulan kepada Bappebti. Keempat, harus menyampaikan posisi dana dan kontrak nasabah setiap hari kepada nasabah. Serta beberapa langkah lainnya yang ditujukan untuk melindungi semua pihak yang terlibat di industri berjangka.

Tetapi upaya Bappebti ini akan menjadi sia-sia bila hanya berlandaskan pada hal yang bersifat legalitas dengan kewenangan yang terbatas. Kecurangan-kecurangan yang dilakukan dengan adanya perjanjian dibawah tangan dan rekayasa teknologi membuat Bappebti sendiri tidak mampu berbuat banyak. Bila legalisasi SPA ini ditujukan untuk melindungi nasabah dan melegalkan perdagangan commission house pada masa lalu, seharusnya praktek-praktek kecurangan bisa diminimalkan. BBJ dan KBI seharusnya mampu membuat suatu trading platform tunggal yang bisa digunakan nasabah sehingga tidak akan terjadi manipulasi harga.

Industri perdagangan berjangka dikhawatirkan hanya menjadi sarana investasi semu berbau spekulasi bagi nasabah tertentu saja dan hanya menjadi tempat legalisasi praktek penipuan, serta tidak mempunyai kontribusi positif terhadap perekonomian nasional. Social cost untuk mengedukasi masyarakat supaya mengenal dan memahami industri ini menjadi terlalu mahal. Pendapatan negara dari industri ini dan multiflier effect bagi perekonomian nasional pun menjadi tidak signifikan. Sehingga bagaimanapun juga, tetap diperlukan upaya pembenuhan yang serius, terus menerus dan simultan antar berbagai pihak baik Departemen Perdagangan, Departemen Keuangan, Bank Indonesia, ataupun lembaga SRO industri perdagangan berjangka yaitu Bursa Berjangka Jakarta dan PT Kliring Berjangka Indonesia.

Tagged , , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: