Surat Keputusan Bersama Empat Menteri

Pemerintah Indonesia pada bulan Oktober 2008 ini telah menerbitkan Surat Keputusan Bersama antara Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Menteri Perindustrian, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perdagangan (SKB).

Keputusan ini menegaskan bahwa dalam penentuan besarnya upah minimum provinsi tahun 2009, pemerintah tidak lagi terlibat didalamnya. Hal ini berarti dalam penentuan upah minimum prosesnya diserahkan pada negosiasi antara serikat pekerja dan perusahaan.

Landasan yang diambil keputusan ini adalah untuk menyelamatkan dunia usaha dari kelumpuhan akibat krisis keuangan global.

Keputusan ini tentu saja mendapat tentangan yang keras dari organisasi buruh. Mereka khawatir hal ini hanya akan menguntungkan pengusaha dan menekan buruh untuk menerima upah yang ternyata, menurut SKB tersebut, boleh lebih rendah dari upah minimum tahun 2008.

Apakah ini yang dimaksud dengan merasuknya faham neo-liberalisme dalam pemerintahan kita? Untuk masalah kesejahteraan buruh yang telah bertahun-tahun menjadi isu sensitif antara buruh dan pengusaha, pemerintah bukannya menjadi pihak yang menjadi penengah malah sekarang lepas tangan dan tidak mau tahu.

Tantangan Dunia Usaha

Seiring dengan krisis keuangan global, tentu saja para pengusaha khawatir akan bencana yang akan menimpa mereka. Karena itu dunia usaha, melalui Kadin, segera memberikan masukan bagi pemerintah dalam bentuk rekomendasi. Dalam setiap rekomendasinya pelaku usaha selalu meminta perlindungan dan kemudahan dalam melakukan usaha. Merupakan hal yang wajar dan bisa dipahami

Hal terjadi karena sudah berkali-kali pelaku usaha nasional harus berhadapan dengan kebijakan pemerintah yang sangat mendukung globalisasi dan perdagangan bebas, tanpa melihat kesiapan dan kekuatan dunia usaha dan masyarakat kita.

Pada tahun 2007 lalu UU No 25 tentang Penanaman Modal (UU PM) diberlakukan, dimana pemerintah mengharapkan dengan UU tersebut modal asing bisa masuk ke Indonesia untuk menjadi pemacu pertumbuhan ekonomi.

Didalam UU PM ini, pemerintah tidak lagi membedakan status penanaman modal apakah merupakan penanaman modal asing ataupun dalam negeri. UU ini juga tidak membedakan jenis usaha apa yang bisa dan tidak bisa dimasuki pemodal asing.

Perlakuan yang sama dan setara ini tentu saja akan menyulitkan bagi para pelaku ekonomi nasional yang harus secara langsung berkompetisi dengan pelaku usaha asing yang tentu saja lebih padat modal dan teknologi.

Selain itu dunia usaha nasional sekarang juga berhadapan langsung dengan produk asing di pasar dalam negeri, contohnya pada industri tekstil. Hal ini terjadi karena pemerintah terlibat dalam berbagai organisasi yang melakukan liberalisasi perdagangan seperti APEC, AFTA dan WTO. Bergabungnya Indonesia kedalam organisasi ini berarti harus mematuhi berbagai aturan yang didalamnya bertujuan untuk menghilangkan segala bentuk hambatan perdagangan antar negara. Maka segala macam tarif dan bea masuk yang seharusnya bisa melindungi industri dalam negeri dipangkas habis, maka produk-produk impor pun membanjiri pasar.

Dengan semakin terdesaknya industri manufaktur dan membanjirnya produk impor di pasar domestik, ditambah kondisi negara-negara tujuan ekspor yang sedang dilanda krisis keuangan, membuat industri nasional mencari cara untuk bisa bertahan dan bersaing.

Dan salah satu pilihan adalah melakukan cost efficency. Hal yang paling mudah dilakukan untuk bisa menekan biaya adalah menekan upah buruh semurah mungkin.

Dengan diterbitkannya SKB ini, sepertinya pemerintah memberi lampu hijau bagi pengusaha untuk menekan biaya tenaga kerja.

Pengangguran banyak, upah buruh rendah?

Pemerintah beranggapan bahwa upah buruh yang rendah akan menarik investasi, sehingga pengangguran bisa ditekan.

Menurut Fathurrohman, dalam Prosiding Kongres ISEI (2006) tim ekonomi pemerintah mendasari kebijakannya pada teori permintaan dan penawaran tenaga kerja. Dimana mereka meyakini bahwa tingkat pengangguran di Indonesia terlalu besar, hal ini disebabkan adanya campur tangan pemerintah terhadap pasar tenaga kerja yaitu pemberian batas minimum kesejahteraan yang diberikan perusahaan kepada pekerja. Sehingga mereka menganggap hal ini sebagai faktor penyebab kekakuan pasar.

Para penganut teori ini menyatakan bahwa peraturan kesejahteraan minimum mengurangi kemampuan perusahaan untuk merekrut tenaga kerja. Sementara , masyarakat yang tadinya secara sukarela tidak memasuki pasar tenaga kerja menjadi tertarik untuk masuk karena adanya tawaran kesejahteraan yang tinggi. Akibatnya, kesempatan kerja yang ada tidak cukup menampung seluruh tenaga kerja yang ada di pasar.

Karena itu untuk menyerap lebih banyak tenaga kerja, maka batas minimum kesejahteraan ini harus dihilangkan.

Di pihak lain sebenarnya terdapat teori nonkompetitif dimana hal ini dikemukakan oleh Townsend (1995) yang menyebutkan bahwa studi empiris ketenagakerjaan menunjukkan hubungan yang negatif antara tingkat pengangguran dan tingkat upah atau dikenal dengan Kurva Upah. Teori ini menyatakan sebenarnya tidak ada keterkaitan antara tingkat pengangguran dan tingkat upah. Hal itu telah dibuktikan oeh penelitian Blanchflower dan Oswald di 12 negara yang hasilnya menunjukkan terdapat kemiripan kurva upah anar Negara yang berbeda, meskipun pada waktu yang berbeda.

Bahkan menurut paradigma Libensteinian semakin tinggi tingkat kesejahteraan buruh akan semakin tinggi produktivitas mereka.

Dengan kondisi ini seharusnya para pengambil keputusan lebih arif dalam menyikapi permasalahan ekonomi yang sebenarnya diciptakan oleh mereka sendiri, yaitu dengan memberlakukan rezim devisa bebas, UU Penanaman Modal dan liberalisasi perdagangan. Sedangkan yang menjadikan industri Indonesia tidak efisien bukanlah semata-mata karena upah buruh, tetapi masih banyaknya pungutan liar, suap dan korupsi.

Liberalisasi Perdagangan

Rezim devisa bebas hanya meningkatkan arus modal jangka pendek, ketika uang itu ditarik kembali oleh pihak asing, maka mata uang rupiah akan jatuh. Sehingga besarnya cadangan devisa kita hanya bersifat semu dan tidak mempunyai dasar yang kuat. Begitu para pemodal jangka pendek meninggalkan Indonesia, maka seluruh sendi perekonomian menjadi goyah. Yang efeknya nilai rupiah jatuh, suku bunga yang tinggi sehingga dunia usaha mengalami tekanan.

UU Penanaman Modal memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi pihak asing untuk berinvestasi dan menguasai sektor sektor strategis yang menguasai hajat hidup orang banyak. Hal ini berkaibat pada semakin tidak terjangkaunya harga produk dan komoditas yang seharusnya bisa dinikmati oleh masyarakat secara luas sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi.

Liberalisasi perdagangan hanyalah menjadikan negara kita sebagai pasar bagi produk produk impor, tanpa kita bisa mengekspor lebih banyak ke luar negeri. Ekspor kita cenderung stagnan tetapi maraknya produk impor telah menghancurkan industri dalam negeri yang akhirnya berujung pada tingginya tingkat pengangguran dan menekan kesejahteraan buruh.

Bahkan menurut estimasi Bank Dunia sendiri, penghapusan semua hambatan perdagangan hanya akan meningkatkan pendapatan negara berkembang sebesar 1%. Harga yang sangat mahal bagi suatu negara demi untuk meningkatkan 1% pendapatannya harus mengorbankan hak-hak buruh, pelepasan asset strategis, kerusakan lingkungan dan benturan-benturan nyata dengan warga negaranya.

Dani Rodrik, seorang Profesor Politik Ekonomi di Harvard University yang merupakan pendukung globalisasi bahkan menulis:

“Although economic globalization has enabled unprecedented levels of prosperity in advanced countries and has been a boon to hundreds of millions of poor workers in China and elsewhere in Asia, it rests on shaky pillars. Unlike national markets, which tend to be supported by domestic regulatory and political institutions, global markets are only “weakly embedded.” There is no global anti-trust authority, no global lender of last resort, no global regulator, no global safety nets, and, of course, no global democracy. In other words, global markets suffer from weak governance, and therefore from weak popular legitimacy.”

(www.project-syndicate)

Hal ini menunjukkan bahwa liberalisasi perdagangan hanya akan menguntungkan negara maju dan kuat, tanpa memberi kesempatan kepada negara berkembang untuk menikmati hasil dari perdagangan bebas tersebut, sekalipun ada jumlahnya sangat sedikit. Karena prinsip kesetaraan dan keadilan sebagai prasarat tidak berlaku dan tidak pernah diberlakukan.

Dengan fenomena ini terbukti bahwa tim ekonomi pemerintah membuat kebijakan hanya berdasarkan padapertimbangan kaum neo-liberal. Dimana dampak dari keputusannya itupun di selesaikan dengan cara neo-liberal pula. Maka yang menjadi korban adalah masyarakat dalam hal ini para buruh.

Seharusnya para pengambil kebijakan dan para elit mengajak para ahli dari berbagai arus dan aliran untuk kembali merumuskan langkah-langkah dan tujuan pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi yang mensejahterakan masyarakat, yang menjadikan masyarakat sebagai subyek. Bukan hanya sebagai obyek, atau bahkan hanya menjadi salah satu faktor produksi yang sangat lemah kedudukannya. Apalagi kalau hanya memuaskan keinginan lembaga asing dan negara maju saja.

Tagged , , , , , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: