Krisis ekonomi yang sedang melanda dunia disebut-sebut sebagai krisis terburuk sejak masa great depression pada tahun 1930-an. Menurut proyeksi Bank Dunia, pada tahun 2009 ini untuk pertama kalinya volume perdagangan dunia akan mengalami penurunan, begitu juga dengan pendapatan perkapita global. Angka pengangguran secara global akan meningkat  antara 18 juta sampai 51 juta orang bila dibandingkan angka tahun 2007. Kemudian setiap 1 persen penurunan pertumbuhan ekonomi di negara berkembang akan mengakibatkan bertambahnya 20 juta orang miskin.

Turunnya harga saham, meningkatnya pengangguran dan bangkrutnya industri  telah membuat dunia memusatkan perhatian pada masalah pemulihan ekonomi. Berbagai kebijakan dan strategi telah diupayakan oleh pemerintahan di berbagai belahan bumi untuk menyelamatkan perekonomian. Mulai dari stimulus fiskal, pengambil alihan oleh pemerintah sampai memperketat peraturan di industri keuangan.

Walaupun demikian pemerintahan negara-negara di dunia tidak seharusnya melupakan perhatiannya pada masalah perubahan iklim. Bahkan bila mungkin mampu menciptakan upaya yang bertujuan ganda yaitu mampu memulihkan perekonomian serta sekaligus melawan pemanasan global. Keadaan ini bisa dimanfaatkan untuk berinvestasi pada bidang lingkungan, sehingga bisa menciptakan lapangan pekerjaan dan menggerakkan perekonomian.

Global Green New Deal

Achim Steiner, Direktur Eksekutif United Nation Environment Program (UNEP), dalam tulisannya menyatakan bahwa krisis ekonomi yang terjadi bisa dijadikan peluang untuk mengembangkan program-program penciptaan lapangan kerja yang berwawasan lingkungan yang disebut Global Green New Deal (GGND).

GGND sendiri mempunyai tiga tujuan yaitu, pertama, menggerakkan perekonomian, menciptakan lapangan kerja dan melindungi pihak-pihak yang rawan. Kedua, mengurangi ketergantungan akan karbon, penurunan ekosistem dan kelangkaan air. Dan ketiga, melanjutkan pencapaian Millennium Development Goal (MDG) yaitu menghapuskan kemiskinan global pada tahun 2025.

Pada bulan Februari 2009, UNEP mengundang para ekonom dunia untuk ikut terlibat dalam pengembangan strategi GGND,  dimana strategi ini akan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing negara, sehingga mampu membantu para pengambil keputusan di masing-masing negara untuk mengembangkan program pemulihan krisis yang berwawasan lingkungan.

Dana sejumlah triliunan dolar akan digunakan untuk program GGND. Hal ini tentu merupakan suatu kesempatan bagi negara-negara di dunia untuk dapat mengelola sumberdaya secara lebih efisien dan lebih cerdas,mulai dari masalah pemanasan global, kelangkaan sumberdaya alam, kekurangan air sampai pada masalah keaneka ragaman hayati.

Menurut laporan UNEP tentang A Global Green New Deal, disebutkan bahwa program ini  diilhami oleh kebijakan Presiden Amerika Serikat, Franklin D. Roosevelt yang pada masa great depression tahun 1930-an dikenal dengan nama New Deal, hanya saja dibangun dengan visi yang lebih luas dan dan dalam skala global. GGND mengidealkan suatu pemilihan dan implementasi kebijakan politik yang tepat diharapkan akan menghasilkan suatu program yang dapat menstimulasi pemulihan ekonomi, sekaligus meningkatkan pembangunan dunia yang berkelanjutan. Bila aksi ini bisa diadopsi, maka dalam beberapa tahun saja akan mampu menciptakan jutaan lapangan kerja, meningkatkan taraf hidup orang miskin, dan mengarahkan investasi ke sektor-sektor ekonomi yang dinamis.

Suatu pandangan baru yang lebih luas memang diperlukan supaya keberhasilan pemulihan ekonomi bisa bertahan. Mempertahankan konsep pertumbuhan, memperkuat stabilitas keuangan dan penciptaan lapangan kerja memang tetap menjadi tujuan yang mendasar. Tetapi apabila kebijakan tersebut  mengabaikan masalah pengurangan ketergantungan terhadap energi karbon, perlindungan ekosistem, sumber air bersih dan kemiskinan, maka program pemulihan tersebut hanya akan mempunyai efek berjangka pendek. Tanpa pandangan yang lebih luas tersebut, upaya pemulihan ekonomi hanya akan mempunyai dampak yang sangat kecil bila dibandingkan dengan ancaman kerusakan akibat perubahan iklim, kelangkaan energi, kelangkaan air bersih, menurunnya ekosistem, dan yang paling parah lagi, memburuknya tingkat kemisikinan global.

Sebenarnya konsep perlunya mengurangi ketergantungan karbon dan kelangkaan ekologi tersebut bukan semata-mata masalah kepedulian lingkungan saja, tetapi itulah jalan yang harus ditempuh untuk mewujudkan revitalisasi ekonomi yang bermanfaat dan berkelanjutan.

Stimulus Hijau

Dalam upaya memulihkan perekonomian dari krisis, banyak negara mengeluarkan berbagai paket kebijakan yang memberikan stimulus pada perekonomian yang juga merupakan program berwawasan lingkungan. Hal ini menunjukkan bahwa krisis bukanlah merupakan penghalang untuk tetap berkomitmen terhadap masalah perubahan iklim. Program-program stimulus ini diharapkan akan memicu suatu tren transformasional untuk menciptakan konsep green economy.

Amerika Serikat mengeluarkan paket stimulus yang didalamnya memuat berbagai proyek untuk mengatasi pemanasan global, seperti mempercepat proyek energi terbarukan dan membenahi sistem kelistrikan yang tidak efisien dan boros. Proyek-proyek tersebut akan mampu menyerap jutaan “tenaga kerja hijau” dan akan membantu upaya menggerakkan kembali perekonomian AS.

Pemerintah Korea Selatan, yang untuk pertama kalinya mengalami kenaikan jumlah pengangguran semenjak lima tahun lalu telah mengeluarkan berbagai program yang bernuansa hijau. Korea Selatan menganggarkan US$36 miliar untuk program tersebut sepanjang tahun 2009-2012. Program ini diharapkan mampu menyerap 960.000 tenaga kerja, dan pada tahun 2009 ini diharapkan tercipta sekitar 149.000 lapangan kerja, yang terbesar di sektor konstruksi. Program ini mencakup restorasi bagi empat sungai utama yang ada di negara itu, membangun industri pengolahan air bersih dan pembuatan dam ukuran kecil dan menengah serta program restorasi hutan. Program lainnya adalah pengembangan proyek transportasi ramah lingkungan, pembuatan ratusan kilometer jalur sepeda serta investasi pengembangan teknologi kendaraan hybrid. Lebih jauh lagi, program pengembangan konservasi energi dan pembangunan gedung ramah lingkungan.

Korea Selatan juga sedang merencanakan anggaran sebesar US$72,2 juta sebagai dana energi terbarukan yang dipergunakan untuk menarik dunia usaha agar berinvestasi pada bidang listrik tenaga surya, angin dan hidro, baik untuk pengembangan teknologi maupun pembangunan konstruksinya. Pengembangan energi terbarukan ini diharapkan mampu menciptakan 3,5 juta lapangan kerja pada tahun 2018, dan tambahan 2.000 lapangan kerja pada tahun 2009 yang akan terserap pada proyek-proyek permulaan.

Pemerintah Afrika Selatan mendukung gerakan working for water yaitu program pembersihan berbagai tanaman pengganggu yang mengancam kehidupan satwa liar, sumber air, keindahan daerah wisata dan areal pertanian. Mengingat pentingnya proyek yang melibatkan 30.000 orang yang diantaranya terdiri dari perempuan dan kaum difable ini, sampai-sampai pemerintah Afrika Selatan harus rela mengeluarkan dana US$60 juta setiap tahun untuk membiayainya. Proyek ini terus dikembangkan dan diharapkan dapat mengangkat 40 juta ton tanaman pengganggu yang akan dijadikan sebagai bahan bakar pembangkit listrik sebesar 500 megawat. Pembangkit itu sendiri diharapkan mampu menyerap 5.000 tenaga kerja.

Negara-negara lain seperti Jepang, China dan Inggris juga telah melakukan program green new deal ini. Upaya tersebut sebanding dengan berbagai kegiatan ekonomi konvensional dalam hal penyerapan tenaga kerja dan memerangi kemiskinan.

GGND diluncurkan bukan hanya untuk mengatasi masalah lingkungan hidup serta mengabaikan berbagai masalah lain yang sedang dihadapi dunia. Program ini lebih pada sebuah koreksi menyeluruh terhadap kebijakan ekonomi, investasi, dan insentif yang akan mengurangi ketergantungan akan energi karbon dalam aktivitas perekonomian dunia, melindungi ekosistem yang rapuh dan mengentaskan kemiskinan melalui  pemulihan ekonomi dan penciptaan lapangan pekerjaan, sehingga hasil pembangunan bisa dinikmati generasi selanjutnya.

(Dikutip dari berbagai sumber)

Ketika krisis keuangan melanda Amerika Serikat (AS) dan menular keseluruh dunia, sehingga gejala resesipun mulai menghinggapi perekonomian dunia, banyak ekonom dan pemerintahan negara-negara di dunia mulai kembali berpaling pada teori dan pemikiran John Maynard Keynes.

Sudah sejak lama Keynes menjelaskan bahwa pasar tidak bisa mengkoreksi dirinya sendiri, karena itu perlunya dikeluarkan regulasi dan campur tangan pemerintah. Tetapi selama tiga dekade ini banyak pihak, terutama mereka yang bergerak di industri pasar keuangan, memaksakan apa yang disebut market fundamentalism.

Keynes juga mengungkapkan bahwa tidak hanya pasar yang tidak bisa menyeimbangkan dirinya sendiri, kebijakan moneter pun akan menjadi tidak efektif ketika perekonomian sedang mengalami pelemahan. Oleh karena itu diperlukan kebijakan fiskal, walaupun tidak seluruh kebijakan fiskal juga akan berdampak efektif. Sebagai contoh pada kondisi saat ini, Jospeh E. Stiglitz mengatakan bahwa  di AS besarnya hutang rumah tangga dan ketidakpastian mengakibatkan pemotongan pajak menjadi tidak efektif. Pemotongan pajak pada bulan Februari 2008 lalu ternyata tidak meningkatkan konsumsi tetapi meningkatkan tabungan. Yang harus dilakukan adalah pemotongan pajak kepada rakyat miskin dan meningkatkan tunjangan bagi para pengangguran karena keduanya mempunyai marginal propensity to consume tinggi.

Memecahkan Masalah Peseta
John Maynard Keynes yang lahir di Cambridge, Inggris pada tahun 1883 dan merupakan putra seorang ekonom di Cambridge University. Keynes juga seorang anak didik ekonom kenamaan Alfred Marshall di universitas tersebut dan kemudian menjadi pengajar di almamaternya itu.

Keynes pernah diangkat sebagai Royal Commission on Indian Currency & Finance dan berhasil  menunjukkan kemampuannya dalam mengaplikasikan teori ekonomi ke dalam praktek. Hal ini membuat pemikiran-pemikiran Keynes mulai dikenal dan diperhitungkan.

Keahlian Keynes semakin dibutuhkan ketika masa Perang Dunia I, ketika pada saat itu diangkat sebagai penasehat British Chancellor of the Exchequer (Menteri Keuangan Inggris yang merupakan orang yang paling berkuasa setelah Perdana Menteri Inggris). Salah satu tanggungjawabnya adalah mendesain term of credit antara Inggris dengan para sekutunya selama perang dan memecahkan kelangkaan mata uang bebeapa negara.

Pada kurun waktu ini Keynes mulai dikenal luas ketika dia mampu memecahkan masalah kelangkaan mata uang Spanyol, pesetas. Dalam suatu pertemuan dengan Menteri Keuangan, Keynes mengusulkan suatu solusi temporer yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Inggris.  Pada saat itu Keynes mengusulkan untuk menjual ke pasar semua mata uang pesetas yang dimiliki pemerintah Inggris. Setelah usul itu dilaksanakan ternyata kelangkaan mata uang pesetas bisa diatasi dan harganya mulai turun. Keberhasilan ini membuat Keynes dipercaya sebagai utusan Menteri Keuangan dalam konferensi perdamaian Versailles tahun 1919.

Berdasarkan pengalaman dan hasil observasinya, Keynes menulis sebuah buku yang sangat berpengaruh yaitu The Economic Consequences of the Peace pada tahun 1919, kemudian buku A Revision of the Treaty tahun 1922. Dengan menggunakan data statistik yang diperolehnya dari delegasi Jerman, Keynes berpendapat bahwa biaya pampasan perang yang harus dibayar oleh Jerman sebagai pihak yang kalah kepada pihak yang menang perang terlalu besar, dan akan mengakibatkan kehancuran ekonomi Jerman yang dikhawatirkan akan membawa konflik lanjutan bagi Eropa. Pendapat Keynes kemudian terbukti dengan hancurnya ekonomi Jerman pada tahun 1923. Hal ini menyebabkan Jerman tidak mampu membayar pampasan perangnya.

Kemudian pada tahun 1921, Keynes menerbitkan buku Treatise on Probability, yang merupakan sumbangan yang besar bagi perkembangan Teori Probablitas, dimana Keynes mengungkapkan bahwa probabilitas adalah suatu nilai yang sebenarnya diantara salah dan benar.

Pada tahun 1923, ketika kebijakan deflasi dilaksanakan pemerintah Inggris pada tahun 1920-an, Keyness menyerangnya dengan menerbitkan A Tract on Monetary Reform, suatu argumen yang menyatakan bahwa negara-negara seharusnya menargetkan stabilitas harga domestik dan mengusulkan flexible exchange rates.

Kemudian pada tahun 1930, Keynes menulis Treatise on Money, yang terbit dalam dua jilid, yang menerangkan secara efektif tentang teori credit cycle dari Knut Wicksell yang sekaligus menunjukkan bahwa dirinya sebagai penganut Wicksellian.

Magnum Opus
Pada tahun 1936 terbitlah magnum opus Keynes, yaitu The General Theory of Employment, Interest and Money, yang merupakan pemikiran revolusioner dan menantang paradigma ekonomi pada saat itu. Dalam edisi bahasa Jerman buku tersebut Keynes bahkan menulis pengantar yang mengatakan bahwa, “the theory of aggregated production, which is the point of the following book, nevertheless can be much easier adapted to the conditions of a totalitarian state (eines totalen Staates) than the theory of production and distribution of a given production put forth under conditions of free competition and a large degree of laissez-faire)”.

Dalam buku ini Keynes mengedepankan sebuah teori yang didasarkan pada agregat demand untuk menjelaskan variasi dari keseluruhan aktivitas ekonomi, sebagaiman tlah diobservasi pada saat great depression di AS.

Seperti halnya karya-karya para ekonom besar lainnya, karya Keynes juga menjadi subyek kontroversi pendapat. Buku yang ditulis Keynes merupakan penolakan terhadap asas-asas laissez-faire.

Secara umum teori Keynes dalam buku ini mempunyai sifat, pertama, teorinya berhubungan dengan semua tingkat kesempatan kerja, tidak hanya pada kondisi full employment sebagaimana teori ekonomi klasik. Kedua, Keynes menerangkan inflasi dan pengangguran dengan prinsip yang sama yaitu prinsip permintaan efektif terhadap barang dan jasa. Ketiga, teori Keynes tidak mempersoalkan sebuah usaha individual atau cabang perusahaan individual, melainkan berhubungan dengan kehidupan ekonomi secara keseluruhan. Karena itu teori Keynes berupa teori keseimbangan umum.

Keynes menolak pendapat kaum klasik bahwa pasar tenaga kerja senantiasa merupakan suatu sellers market, Karena tidak selalu setiap orang pasti akan memperoleh pekerjaan bila upahnya rendah. Ide pasar persaingan sempurna tenaga kerja tidak realistis. Keynes menyatakan teorinya tidak tegantung pada tingkat persaingan yang terdapat di pasar. Penurunan upah merupakan hal yang tidak bermoral dan tidak sehat.

Teori yang disampaikan Keynes ini menjadi sebuah awal munculnya teori makroekonomi modern yang kita kenal sekarang.

Keynes menjadi inspirasi dari kebijakan ekonomi Eropa dan AS dalam periode 1941-1979. Bahkan dalam dekade 1950-an dan 1960-an pengaruh Keynes mencapai puncaknya dan sering disebut sebagai masa keemasan Keynes. Bahkan pada tahun 1965 majalah Time menuliskan sebuah artikel dengan judul berasal dari pernyataan Milton Friedman yang sangat terkenal yang kemudian diucapkan oleh Presiden AS Richard Nixon yaitu, “We are all Keynessians now”.

Artikel itu menyebutkan bahwa para pengelola perekonomian AS sangat percaya pada tema utama teori Keynes yaitu bahwa, “the modern capitalist economy does not automatically work at top efficiency, but can be raised to that level by the intervention and influence of the government.” Artikel ini juga menyebutkan bahwa Keynes adalah salah satu dari tiga ekonom besar dunia selain Adam Smith dan Karl Marx. Bahkan The General Theory dikatakan mempunyai pengaruh yang lebih besar dibandingkan dengan Wealth of Nations dan Das Kapital.

Meredupnya Keynesian
Kondisi perekonomian  tahun 1970-an yang diakibatkan krisis minyak dan diikuti oleh resesi menyebabkan kritik terhadap ekonomi Keynesian, terutama dari para ekonom Chicago School of Economics yang berfaham monetarism serta Freidrich von Hayek dari Austrian School.

Pada tahun 1979 prinsip-prinsip kaum Monetarist menjadi arus utama dalam kebijakan ekonomi Anglo-Amerika dan menggantikan peran Keynes. Setelah itu para penganut doktrin pasar bebas semakin kuat pada lembaga-lembaga utama seperti Bank Dunia, IMF, Departemen Keuangan AS dan beberapa media terkemuka seperti Financial Times dan the Economist.

Pada kondisi krisis keuangan yang melanda AS dan negara-negara besar lainnya pada tahun 2008 ini, para pemimpin dunia kembali melirik para penganut Keynesian, diantaranya Joseph E Stiglitz dan Robert Reich, bahkan salah seorang diantaranya berhasil menyabet gelar Nobel untuk Ekonomi pada tahun 2008 yaitu Paul Krugman.

Berbagai kebijakan dalam menghadapi krisis yang dilakukan oleh negara-negara besar sangat beraroma Keynesian. Pada bulan September 2008 pemerintah AS melakukan bail out terhadap industri keuangannya. Bahkan British Chancellor of the Exchequer merujuk pada Keynes ketika mengumumkan rencana untuk melakukan stimulus fiskal untuk melawan efek dari resesi. Hal ini sangat bertolak belakang dengan keadaan Indonesia pada masa krisis tahun 1997, dimana IMF telah memaksa pemerintah Indonesia untuk menutup 16 bank sekaligus, yang mengakibatkan industri perbankan Indonesia rontok.

(Dikutip dari berbagai sumber)

Krisis ekonomi yang melanda dunia sekarang ini disebut-sebut merupakan yang terburuk setelah masa depresi tahun 1930-an . Kondisi ini sempat membuat berbagai kalangan seperti tersadar dari mimpi panjang dan bertanya-tanya. Bagaimana tidak, ditengah upaya dunia untuk mengentaskan kemiskinan penduduk sesuai sasaran dalam Millenium Development Goals (MDGs) dan semakin gencarnya perdagangan bebas serta kerjasama ekonomi internasional, mendadak dunia dihadapkan pada krisis. Mengapa keadaan ini bisa terjadi? Siapa yang salah? Seberapa parah krisis ini? Apa yang harus dilakukan?

Siapa yang Salah?

Profesor David Dapice dari Tufts University, Massachusets dalam suatu diskusi terbatas yang dihadiri para ekonom baik dari Bank Indonesia maupun dari Ikatan Sarjana Eekonomi Indonesia (ISEI) pada penghujung bulan Desember 2008, memaparkan bahwa ada tiga hal di Amerika Serikat (AS) yang menyebabkan krisis terjadi.

Pertama, para pembuat kebijakan, termasuk  The Fed didalamnya tidak melakukan tugasnya. Mereka terlalu percaya bahwa sektor swasta sangat pintar dan tidak memerlukan pengawasan dari lembaga pemerintah. Hal ini bisa dilihat dari dukungan mereka atas berbagai peraturan yang mengijinkan bank investasi membeli aset beresiko tanpa mensyaratkan jumlah modal yang harus dimiliki. Bahkan para pimpinan tertinggi otoritas tidak memperdulikan berbagai peringatan baik dari dalam maupun dari luar.

Kedua, lembaga keuangan telah kehilangan etika sehingga tidak lagi mempunyai ”rasa memiliki” terhadap dana nasabah yang dikelolanya. Mereka malahan menganggap nasabah sebagai target. Sekuritisasi mortgages, yang sebenarnya bukan hal yang tabu, telah menjadi pemicu resesi dunia karena perilaku berbagai komponen dalam industri finansial seperti, penerbit, bank (baik komersial maupun investasi), lembagai pemeringkat dan bahkan para broker properti, yang lebih mementingkan komisi yang mereka peroleh dan melupakan underlying transaksi.

Ketiga, kebijakan tax-cut-and-spend yang selama ini dilakukan pemerintah AS menciptakan kegagalan. Bagaimana tidak, kebijakan pemotongan pajak berbarengan dengan besarnya anggaran untuk membiayai perang. Anggaran pemerintah yang surplus segera menjadi defisit hanya dalam kurun waktu 4 tahun. Sementara itu The Fed tetap mempertahankan tingkat suku bunga yang selalu rendah pada periode tersebut.  Pada akhirnya berkurangnya rasio pajak dibandingkan dengan Pendapatan Domestik Bruto (PDB) menyebabkan berbagai pihak meragukan kemampuan AS untuk melakukan kebijakan-kebijakan untuk mengatasi krisis ini.

Selain itu, menurut ekonom Faisal H. Basri pada sebuah seminar pada bulan November 2008 lalu di Jakarta, penyebab krisis adalah kebijakan deregulasi terhadap pasar saham pada era 1970-an dan dicabutnya Glass-Staegall Act pada tahun 1990-an, yang mana mengijinkan bank investasi untuk berdiri sendiri dan terlepas dari bank komersial.

Indonesia: blessing in disguise?

Pada saat ini AS dengan negara-negara maju lainnya seperti Jepang, Inggris dan Eurozone dimungkinkan akan mengalami resesi yang dalam dan akan terjadi pelambatan ekonomi bagi beberapa negara lainnya.  Begitu juga dengan perekonomian para raksasa Asia yaitu China dan India.

David Dapice menyampaikan bahwa beberapa negara anggota ASEAN, dalam hal ini Indonesia, Malaysia, Thailand, Filipina dan Vietnam, akan mengalami dampak yang buruk sebagai akibat rendahnya harga komoditas, berkurangnya ekspor, menurunnya wisatawan, dan langkanya capital inflow.

Walaupun demikian, menurut Dapice, dampak buruk yang dirasakan Indonesia akan lebih kecil dibanding para tetangganya di Asia Tengara. Benarkah kondisi Indonesia lebih baik dibanding negara ASEAN lainnya?

Faisal H. Basri menyampaikan bahwa sumber daya tahan Indonesia dari krisis adalah kondisi sektor keuangan Indonesia yang tidak terintegrasi langsung dengan sektor keuangan AS, turunnya harga minyak ke level 50 dolar AS/barel, current account yang masih surplus, persentase ekspor Indonesia ke AS, Eropa dan Jepang sudah menurun dan berganti ke negara-negara emerging market dan ASEAN.

Sedangkan menurut Erwin Aksa, Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) pada acara seminar yang sama, menyatakan bahwa kondisi perekonomian Indonesia pada masa krisis global ini bisa dikatakan jauh lebih baik dari kondisi krisis tahun 1997. Hal tersebut dapat dilihat dari kondisi politik yang stabil, fundamental perbankan yang relatif kuat, cadangan devisa yang mencapai 50 miliar dolar AS, BI rate yang terjaga dikisaran 8-10%, pertumbuhan ekonomi sekitar 6%, nilai rupiah yang stabil, tidak ada isu rasial – sehingga para pengusaha keturunan tetap beraktivitas, dan cadangan pangan nasional yang cukup. Sementara Chatib Basri, Direktur LPEM FE UI, menyebutkan bahwa kondisi Indonesia saat ini lebih baik. Hal itu tercermin dari tingkat pertumbuhan ekonomi yang masih dikisaran 6%, balance of payment yang masih positif, investasi yang tetap kuat yang tercermin dari nilai impor barang modal yang masih tinggi yaitu mencapai 15,18% dari total impor.

Bila dilihat dari beberapa data dan indikator ekonomi, selain karena faktor keberhasilan dalam mengelola perekonomian, beberapa faktor yang menjadi sumber daya tahan ekonomi Indonesia juga disebabkan oleh ketidakberhasilan Indonesia.

Menurut Dapice nilai ekspor Indonesia yang berada pada kisaran 35% dari PDB, dan hanya sekitar 70% diantaranya yang berasal dari industri manufaktur. Bandingkan dengan Malaysia, Thailand dan Vietnam yang ekspornya mencapai kisaran angka 70% dari PDB. Melemahnya permintaan dari negara-negara industri maju akan produk manufaktur tentunya tidak akan menyebabkan proporsi kenaikan tingkat pengangguran seburuk negara ASEAN lainnya.

Demikian pula arus modal masuk ke Indonesia yang berupa direct investment dan investasi portofolio yang hanya sebesar 7% dari PDB, memberikan pengaruh yang relatif lebih kecil dibandingkan dengan Thailand (12%), Malaysia dan Filipina (masing-masing diatas 15%).

Sedangkan rasio kapitalisasi pasar modal terhadap PDB Indonesia angkanya dibawah 30%. Sementara itu Filipina mencapai 40%, Thailand 70% dan Malaysia mencapai 130%.  Maka ketika pasar modal terpuruk Indonesia tidak terlalu menderita.

Demikian juga halnya dengan sektor pariwisata dimana konstribusinya hanya sekitar 6-7% dari PDB. Kecilnya kontribusi pariwisata terhadap PDB membuat ekonomi Indonesia tidak mempunyai dampak seburuk Thailand (10% dari PDB) ketika kunjungan wisatawan asing menurun tajam.

Apa yang Harus Dilakukan?

M. Chatib Basri dalam makalahnya menyatakan bahwa untuk segera keluar dari krisis yang harus dilakukan dalam jangka pendek adalah pertama membenahi sektor finansial yaitu menaikkan nilai penjaminan simpanan, suntikan permodalan dan pembiayaan. Kedua, Indonesia perlu memberikan sinyal bahwa akan mengelola current account yang surplus atau, paling tidak, defisitnya kecil. Ketiga, membuat anggaran yang efisien (dengan mengurangi defisit), tetapi harus tetap mengupayakan adanya stimulus fiskal. Keempat, mencari sumber dana untuk menutup defisit anggaran diluar penerbitan surat utang yaitu dengan pinjaman multilateral, bilateral atau dana dari negara-negara timur tengah. Kelima, mengeluarkan kebijakan yang bersahabat terhadap investor asing. Dan keenam, mengelola likuiditas di pasar.

Sementara itu Erwin Aksa mengatakan bahwa untuk keluar dari krisis, pemerintah harus segera menerapkan full blanket guarantee, penurunan tingkat BI rate, melakukan kontrol devisa dan insentif untuk repatriasi modal dari luar negeri.

Pada sisi lain, David Dapice menyarankan bahwa pertumbuhan Asia tidak bisa lagi mengandalkan ekspor ke AS, Jepang dan Eropa. Oleh karena itu Asia, termasuk Indonesia di dalamnya, harus melakukan ekspansi investasi di infrastruktur dan layanan sosial, karena hal akan memacu pertumbuhan dan membantu menyeimbangkan perekonomian.

Perekonomian Indonesia, menurut Faisal Basri, sepertinya mengarah pada pola AS yang rapuh itu. Padahal pola AS telah menunjukkan kegagalan. Kalau hal itu terjadi pada Indonesia konsekuensinya bisa sangat parah, karena Indonesia tidak mempunyai previlege seperti AS untuk mengatasinya. Oleh karena itu diperlukan perubahan pola pikir yang mendasar agar perekonomian bisa lebih kokoh yaitu dapat mencapai tujuan secara efektif, stabil dan memenuhi rasa keadilan.

Bright Institute dalam paparan outlook ekonomi Indonesia di Financial Club, Jakarta, menyampaikan bahwa pemerintah Indonesia hendaknya mengelola perekonomian dengan perspektif jangka panjang dengan cakupan yang lebih luas. Secara teoritis, perbedaan penting antara jangka pendek dengan jangka panjang adalah pada perilaku harga. Karena dalam jangka panjang, harga bersifat fleksibel dan bisa menanggapi perubahan dalam penawaran dan permintaan.

Pengertian pertumbuhan ekonomi yang lebih luas cakupannya dan berperspektif jangka panjang adalah pertumbuhan ekonomi yang lebih menitikberatkan perhitungannya pada perkembangan secara perkapita, aspek pemerataannya dan aspek kelangsungannya yang secara terus menerus dan diikuti dengan sedikit sekali fluktuasi.

Kebijakan makroekonomi yang dipilih seharusnya juga memperhitungkan ketersediaan teknologi atau berdimensi teknologis. Maksudnya, penambahan modal secara agregat an sich akan kurang efektif jika tidak disertai perencanaan pengembangan teknologi yang tepat. Karena dalam perekonomian bisa saja terjadi dinamika produksi yang bersifat saling meniadakan atau substitutif, bukannya komplementer untuk menambah kapasitas produksi. Suatu investasi mungkin segera menambah kapasitas produksi, namun karena berdampak pada matinya kelompok usaha produktif yang lain, maka hasil akhirnya tidak bisa dihitung sebesar tambahan investasi itu tersebut.

Kemenangan Barack Obama dalam pemilihan presiden Amerika Serikat  (AS) membawa harapan akan adanya perubahan kebijakan AS yang lebih bersahabat terhadap dunia internasional. Demikian juga harapan para pemerhati lingkungan bahwa perubahan ini akan berdampak terhadap kebijakan dan peran AS dalam menghadapi isu-isu perubahan iklim.

Selama delapan tahun pemerintahan George W. Bush, AS telah mempraktekkan gaya unilateralist dalam relasinya dengan dunia internasional. Temasuk dalam menanggapi isu-isu pemanasan global.

Pemanasan Global
Pemanasan global adalah suatu fenomena global yang dipicu oleh kegiatan manusia terutama yang berkaitan dengan penggunaan bahan bakar fosil dan kegiatan alih guna lahan. Kegiatan tersebut dapat menghasilkan gas-gas karbon dioksida (CO2), metana (CH4) dan nitrous oksida (N2O) yang makin lama makin banyak jumlahnya di atmosfer. Gas-gas tersebut memiliki sifat seperti kaca yang meneruskan radiasi gelombang pendek atau cahaya matahari, tetapi menyerap dan memantulkan radiasi gelombang panjang yang dipancarkan bumi yang bersifat panas sehingga suhu atmosfer bumi semakin meningkat atau disebut efek rumah kaca (Murdiyarso, 2007).
Dampak sosial politik yang diakibatkan oleh pemanasan global adalah menurunya produksi pangan, terganggunya ketersediaan air serta naiknya permukaan laut yang akan menenggelamkan negara-negara kepulauan.

Negara industri maju merupakan penghasil terbesar gas efek rumah kaca yaitu penghasil emisi karbon terbesar dan menurut data tahun 1990 adalah Amerika Serikat (36,1%), Rusia (17,4%), Jepang (8,5%), Jerman (7,4%), Inggris (4,2%), Kanada (3,3%), Italia (3,1%), Perancis (2,7%), Australia (2,1%).

Tidak semua negara industri maju siap mengatasi masalah ini, karena upaya mitigasi memerlukan biaya yang tidak murah. Sementara dilain pihak negara berkembang, yang bukan penyebab masalah karena emisi karbonnya sangat kecil, merasakan dampak pemanasan global, tetapi tidak mempunyai kemampuan yang memadai untuk mengatasinya.

Untuk mengatasi hal tersebut negara-negara anggota PBB akhirnya mengadopsi Konvensi Kerangka Kerja  Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Perubahan Iklim (United Nations Framework Convention on Climate Change/UNFCCC) di Rio de Janeiro, Brasil pada tahun 1992 yang diharapkan jadi landasan yang kuat untuk bisa bertindak terhadap masalah pemanasan global.

Protokol Kyoto
Pada tahun 1995, di Berlin, Jerman, para peserta UNFCCC menyatakan bahwa komitmen negara industri maju sangat tidak memadai untuk menurunkan tingkat emisinya ke tingkat tahun 1990 pada tahun 2000.

Setelah melalui tahapan dan beberapa pertemuan yang panjang maka Protokol Kyoto diadopsi pada bulan Desember 1997, dan mulai dibuka untuk ditandatangani pada bulan Maret 1998.
Protokol Kyoto ini disusun untuk mengatur target kuantitatif dan target waktu penurunan emisi bagi negara maju. Sehingga dalam peroide 2008-2012 dapat mengurangi emisi gas rumah kaca secara gabungan paling sedikit 5% dari tingkat emisi tahun 1990. (Murdiyarso, 2007)

Negara maju menjadi target dari protokol ini karena merupakan penghasil emisi CO2 tebesar. Sedangkan negara-negara berkembang tidak termasuk dalam target protokol ini.
Tidak dilibatkannya negara berkembang dalam proses penurunan emisi membuat negara-negara maju menunjukkan penolakannya. Negara maju mengharapkan ada keterlibatan negara berkembang karena bagaimanapun dampak dari pemanasan global dirasakan oleh seluruh dunia.

Karena itu dalam prosesnya Protokol Kyoto menghasilkan suatu konsep yang bisa menjembatani dua kepentingan ini yang disebut dengan Clean Development Mechanism (CDM) yaitu suatu kerangka multilateral yang memungkinkan negara maju melakukan investasi di negara berkembang untuk mencapai target penurunan emisinya, sementara negara berkembang berkepentingan dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan dan tujuan konvensi (Murdiyarso, 2007).

Sejak diadopsi tahun 1997, ternyata Protokol Kyoto tidak kunjung efektif, apalagi dengan mundurnya AS sebagai penghasil emisi terbesar dari kesepakatan ini. Padahal tanpa keikutseraan AS maka target pengurangan emisi tidak akan tercapai.

Pemerintahan Bush beralasan bahwa Protokol Kyoto tidak mencerminkan keadilan dan tidak efektif dimana negara-negara dengan penduduk terbrsar seperti China dan India dibebaskan dari kewajiban. Selain itu implementasi Protokol Kyoto akan berpengaruh negatif tehadap pertumbuhan ekonomi AS.

Platform Obama dalam Isu Perubahan Iklim
Dengan keberhasilan Barack Obama untuk menduduki Gedung Putih pada bulan Januari 2009 nanti, para pemerhati lingkungan berharap bahwa AS akan kembali memimpin dunia dalam masalah pemanasan global.

Para pengamat yakin bahwa Obama akan mampu menjembatani antara isu-isu energi, lingkungan dan ekonomi yang selama ini dijadikan alasan oleh pemerintahan Bush untuk mengabaikan masalah pemanasan global.

Hal itu terungkap dalam kampanyenya di Portsmouth, New Hampshire (8/10/07):

“We cannot afford more of the same timid politics when the future of our planet is at stake. Global warming is not a someday problem, it is now. We are already breaking records with the intensity of our storms, the number of forest fires, the periods of drought. By 2050 famine could force more than 250 million from their homes . . . . The polar ice caps are now melting faster than science had ever predicted. . . . This is not the future I want for my daughters. It’s not the future any of us want for our children. And if we act now and we act boldly, it doesn’t have to be.”

Sepertinya Obama mempunyai kepedulian yang tinggi terhadap lingkungan hidup, dan hal itu telah terbukti dalam rekan jejak semasa menjadi pengacara maupun ketika menjadi Senator. Bahkan pemerintahan Obama kelak menyatakan bahwa penanggulangan pemanasan global akan menjadi prioritas, dan akan meningkatkan peran Environment Pollution Agency (EPA) yang selama ini diabaikan oleh pemerintahan Bush.

Ada beberapa hal yang menjadi platform politik Obama dalam mengatasi masalah perubahan iklim, yang paling utama  yaitu mengurangi tingkat emisi karbon sebanyak 80 % pada tahun 2050.

Barack Obama berniat untuk mengurangi emisi karbon sebanyak 80% dibawah tingkat emisi 1990 pada tahun 2050 dengan mengimplementasikan market-based cap-and-trade system.
Hal ini akan segera dimulai dengan membuat suatu target pengurangan emisi tahunan sehingga bisa menyamai level emisi 1990 pada tahun 2020.

Cap and trade program akan menggunakan mekanisme pasar dalam mengurangi emisi dengan biaya yang efektif dan fleksibel.

Dengan program ini ambang batas emisi karbon nasional akan ditentukan. Emisi yang dikeluarkan di bagi sehingga tercapai angka ambang batas emisi yang diijinkan untuk tiap perusahaan. Karena batasan emisi ini, maka perusahaan yang mengeluarkan emisi akan mempunyai konsekuensi keuangan. Perusahaan bebas untuk memperjualbelikan sisa jatah emisinya. Perusahaan yang mampu mengurangi polusi dengan biaya rendah dapat menjual sisa jatah emisinya kepada perusahaan yang mengurangi emisi dengan biaya tinggi. Setiap tahun batas emisi akan terus dikurangi sesuai dengan target pengurangan emisi yang telah ditentukan.

Obama juga berjanji untuk kembali membawa AS menjadi pemimpin dunia dalam perang melawan pemanasan global dan mengatakan bahwa AS akan kembali berinteraksi dalam forum UNFCCC.

AS akan membentuk forum baru bagi para produsen gas rumah kaca terbesar yaitu dalam bentuk Global Energy Forum dimana anggotanya terdiri dari negara-negara G8 ditambah Brazil, China, India, Meksiko dan Afrika Selatan (G8+5). Forum Energi Global ini akan bergabung dalam proses negosiasi yang lebih luas di PBB untuk membangun kerangka kerja pasca Protokol Kyoto.

AS dibawah Obama juga berjanji  untuk mentransfer teknologi yang dimilikinya kepada Negara berkembang untuk melawan perubahan iklim dalam kerangka Technology Transfer Program. Obama mempunyai kepedulian khusus terhadap deforestasi hutan hujan tropis dan akan menawarkan insentif bagi pemeliharaan hutan yang berkelanjutan.

Demikian perubahan yang dijanjikan Obama terhadap dunia khususnya dalam isu pemanasan global. Semoga janji politik Obama bisa direalisasikan, karena bagaimanapun tidak akan mudah untuk menaklukan keinginan korporasi global yang mempunyai lobi yang kuat di dunia politik AS. Kita tunggu apakah kepiawaian politik Obama dan timnya akan mampu mewujudkan cita-cita politik tersebut.

Daftar Pustaka
Daniel Mudiyarso, Protokol Kyoto, Implikasinya bagi Negara Berkembang, Jakarta
Daniel Mudiyarso, CDM: Mekanisme Pembangunan Bersih, Jakarta
Sarwono Kusumaatmaja (editor), Politik dan Lingkungan, Jakarta
www.barackobama.com
www.newenergyforamerica.com

Pengaduan atas praktek penipuan yang dilakukan oleh perusahaan pialang yang bergerak di industri perdagangan berjangka komoditas terhadap nasabah mereka sampai dengan pertengahan tahun 2008 masih terjadi. Jumlah dana yang menjadi obyek penipuan, menurut pengaduan itu mencapai angka milyaran rupiah.

Bagaimana sebenarnya perkembangan industri perdagangan berjangka komoditas di Indonesia? Bagaimana sebenarnya peran masing-masing lembaga yang ada di dalam industri ini? Apa peran pemerintah dalam pengembangan industri ini?

Industri perdagangan berjangka komoditas di Indonesia didasarkan pada Undang-undang No. 32 tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi dan Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi.

Menurut UU No. 32/1997 lembaga yang diberi tugas untuk melakukan pembinaan, pengaturan, pengawasan sehari-hari kegiatan perdagangan berjangka yang teratur wajar, efisien, dan efektif serta dalam suasana persaingan yang sehat adalah Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti). Selain itu Bappebti juga bertugas melindungi kepentingan semua pihak dalam perdagangan berjangka serta mewujudkan kegiatan perdagangan berjangka sebagai sarana pengelolaan risiko harga dan pembentukan harga yang transparan. Bappebti berada dibawah naungan Departemen Perdagangan.

Pelaku Utama dalam Industri Perdagangan Berjangka

Pelaku utama industri berjangka terdiri dari Bursa Berjangka, Lembaga Kliring Berjangka, Pialang Berjangka dan Pedagang Berjangka.

Bursa berjangka merupakan Self Regulatory Organization (SRO) sebagai penyelengara perdagangan berjangka dengan tujuan untuk menyelenggarakan transaksi kontrak berjangka yang teratur, wajar, efisien, efektif dan transparan. Sedangkan tugasnya adalah menyediakan fasilitas yang cukup untuk dapat terselenggaranya transaksi kontrak berjangka. Di Indonesia bursa berjangka yang beroperasi hanya ada satu yaitu PT Bursa Berjangka Jakarta (BBJ).

Lembaga Kliring Berjangka juga merupakan Self Regulatory Organization (SRO) yang melakukan registrasi dan penjaminan penyelesaian transaksi perdagangan berjangka komoditas. Lembaga Kliring yang didirikan khusus untuk perdagangan berjangka yaitu PT Kliring Berjangka Indonesia (Persero) (PT KBI). PT KBI, atas persetujuan Bappebti dan rekomendasi dari Bank Indonesia, melakukan kerjasama dengan perbankan untuk menjadi bank penyimpan margin, dana kompensasi, dan dana jaminan yaitu BCA, Bank Niaga dan Bank Century.

Pialang Berjangka adalah merupakan lembaga yang mempunyai hak menghimpun dana nasabah dan menyalurkan amanat nasabah untuk melakukan transaksi berjangka ke Bursa Berjangka. Perusahaan Pialang Berjangka wajib mempunyai modal disetor sebanyak Rp 2,5 Milyar dan modal bersih disesuaikan (MBD) minimal Rp 500 juta atau 10% dari dana nasabah yang dikelolanya. Pialang berjangka merupakan ujung tombak industri berjangka, karena perusahaan pialang inilah yang mencari nasabah/investor dan menghimpun dananya dalam rekening terpisah yang telah ditentukan (seggregated account) untuk kemudian ditransaksikan, baik oleh nasabah secara langsung atau oleh orang yang dipercaya nasabah (trader)

Praktek Industri Berjangka pada saat ini

Komoditas yang diperdagangkan di BBJ menurut data bulan Agustus 2008 terdiri dari 4 macam yaitu OLE (Kontrak Berjangka Olein), KIE (Kontrak Indeks Emas), KGE (Kontrak Gulir Emas) dan Emas. Volume transaksi untuk dua komoditas terakhir sangatlah minim, sehingga kontrak yang masih ditransaksikan hanya OLE dan KIE. Namun sedemikian menarikkah olein dan emas?

Ternyata tidak, karena kedua komoditas tersebut hanya diperjualbelikan oleh beberapa pialang dan pedagang dengan jumlah transaksi yang sangat minim. Sampai dengan akhir Agustus 2008, volume transaksi kedua komoditas ini pun hanya 28.778 lot. Oleh karena itu, jika hanya mengandalkan kedua jenis transaksi ini, sangat mustahil industri berjangka di Indonesia dapat tetap bertahan hidup dan berkembang.

Hingga saat ini, industri berjangka bisa terus tumbuh dan berkembang karena perdagangan over the counter (OTC/perdagangan di luar bursa), yaitu perdagangan derivatif berupa indeks bursa dunia dan mata uang asing (atau disebut Sistem Perdagangan Alternatif/SPA), serta komoditas yang diperdagangkan di bursa komoditas Jepang, baik Tokyo maupun Osaka yang dikenal dengan Penyalur Amanat Luar Negeri (PALN). Total transaksi SPA dan PALN di BBJ sampai dengan bulan Agustus 2008 mencapai 3.668.591 lot.

Sebenarnya, disinilah dasar permasalahan industri perdagangan berjangka di Indonesia. Pada awalnya, industri perdagangan berjangka diharapkan menjadi semacam pembentuk harga komoditas yang wajar, yang sebenarnya banyak dihasilkan di dalam negeri seperti padi, karet, CPO, coklat dan lainnya. Namun karena tidak adanya arah, tujuan dan pemanfaatan yang jelas dari industri berjangka ini, maka idealisme itu pun menjadi terabaikan.

Para pialang, pedagang dan juga nasabah lebih tergiur pada kontrak-kontrak derivatif yang sangat likuid dengan harapan bahwa nasabah bisa membukukan keuntungan (semacam capital gain) yang sangat tinggi dengan jangka waktu yang cepat yaitu transaksi SPA. Padahal dasar hukum penyelenggaraannya tidak kuat, yaitu hanya berdasarkan surat keputusan dari kepala Bappebti. Padahal transaksi SPA khususnya perdagangan mata uang asing, sulit untuk dikatakan sebagai perdagangan berjangka.
Keputusan ini didasari atas banyaknya transaksi perdagangan SPA ilegal yang diselenggarakan perusahaan investasi yang disebut commission house. Kegiatan investasi ilegal ini sangat rawan tindak penipuan dan kecurangan, sehingga banyak nasabah yang merasa dirugikan dan tidak bisa mengadukan masalah tersebut karena tidak mempunyai perlindungan hukum.

Kondisi seperti ini membuat fungsi Bursa Berjangka Jakarta dan PT KBI hanya menjadi semacam pencatat transaksi dan mengutip fee dari kegiatan tersebut. Selain lemah dari dari sisi kebijakan, terdapat juga beberapa kecurangan dalam praktek sehari-hari di industri perdagangan berjangka, yaitu:

Pertama, adanya upaya untuk memberikan iming-iming yang berlebihan kepada nasabah, yang dilakukan oleh marketing perusahaan pialang berjangka. Nasabah sering dijanjikan tingkat keuntungan setiap bulan yang jauh lebih tinggi dari tingkat bunga deposito. Hal ini biasanya merupakan kelalaian nasabah dalam memandang investasi di dunia derivatif. Walaupun menjanjikan keuntungan yang sangat tinggi, resiko yang ditanggung juga sangat tinggi. Menjadi tidak masuk akal bila berinvestasi derivatif dijanjikan tingkat keuntungan yang tetap setiap bulan (fixed income).

Praktek kedua dan yang paling tidak manusiawi adalah terjadinya kecurangan yang dilakukan oleh para trader perusahaan pialang tertentu untuk melakukan transaksi dana nasabah dengan rekayasa teknologi informasi. Hal ini memang sangat sulit dibuktikan, akan tetapi benar-benar terjadi bagi nasabah yang sering melakukan transaksinya secara online, dimana informasi pergerakan harga hanya bersumber dari pialang, sehingga tidak transparan. Seharusnya, informasi pergerakan harga tidak bersumber dari pialang, namun dari provider umum yang terpercaya misalnya Reuters, WinQuote dll.

Praktek kecurangan ketiga di industri berjangka adalah adanya afiliasi dibawah tangan antara perusahaan pialang berjangka dengan perusahaan pedagang berjangka. Pada perjanjian ini biasanya, bila nasabah rugi dalam bertransaksi, maka kerugian tersebut akan dikembalikan oleh pedagang kepada pialang. Hal ini akan memicu pialang untuk bertindak nakal dan berusaha untuk membuat nasabah selalu merugi dalam transaksinya. Hal inilah yang memicu praktek kecurangan kedua diatas.

Selain itu yang keempat adalah adanya kecenderungan kecurangan dalam pembukaan cabang perusahaan pialang. Beberapa pialang mendirikan cabang di luar kota dengan melakukan kerjasama dengan pihak lain (semacam franchise). Seharusnya Bappebti lebih hati-hati dan tidak mudah memberikan ijin pembukaan cabang, karena akan memberikan kerancuan akan hak dan tanggung jawab antara perusahaan dengan local partner-nya.

Perlindungan Nasabah

Bappebti sebagai otoritas tertinggi sebenarnya telah meningkatkan pengawasan dan pembinaan terhadap praktek industri berjangka. Kenakalan perusahaan pialang berjangka untuk melakukan penipuan pun semakin sempit. Hal ini meliputi, pertama dengan diwajibkannya nasabah menyetor dana investasinya ke rekening penampungan pada bank yang ditunjuk (seggregated account). Kedua, adanya keharusan melakukan compliance terhadap nasabah oleh karyawan atau pihak perusahaan pialang yang telah dinyatakan lulus ujian standar profesi sebagai Wakil Pialang Berjangka. Tujuannya adalah membuat nasabah aware terhadap resiko yang dihadapi. Ketiga, diwajibkannya perusahaan pialang dan pedagang untuk melaporkan posisi dana nasabah dan kontrak nasabah setiap bulan, serta posisi modal bersih perusahaan disesuaikan setiap 3 bulan kepada Bappebti. Keempat, harus menyampaikan posisi dana dan kontrak nasabah setiap hari kepada nasabah. Serta beberapa langkah lainnya yang ditujukan untuk melindungi semua pihak yang terlibat di industri berjangka.

Tetapi upaya Bappebti ini akan menjadi sia-sia bila hanya berlandaskan pada hal yang bersifat legalitas dengan kewenangan yang terbatas. Kecurangan-kecurangan yang dilakukan dengan adanya perjanjian dibawah tangan dan rekayasa teknologi membuat Bappebti sendiri tidak mampu berbuat banyak. Bila legalisasi SPA ini ditujukan untuk melindungi nasabah dan melegalkan perdagangan commission house pada masa lalu, seharusnya praktek-praktek kecurangan bisa diminimalkan. BBJ dan KBI seharusnya mampu membuat suatu trading platform tunggal yang bisa digunakan nasabah sehingga tidak akan terjadi manipulasi harga.

Industri perdagangan berjangka dikhawatirkan hanya menjadi sarana investasi semu berbau spekulasi bagi nasabah tertentu saja dan hanya menjadi tempat legalisasi praktek penipuan, serta tidak mempunyai kontribusi positif terhadap perekonomian nasional. Social cost untuk mengedukasi masyarakat supaya mengenal dan memahami industri ini menjadi terlalu mahal. Pendapatan negara dari industri ini dan multiflier effect bagi perekonomian nasional pun menjadi tidak signifikan. Sehingga bagaimanapun juga, tetap diperlukan upaya pembenuhan yang serius, terus menerus dan simultan antar berbagai pihak baik Departemen Perdagangan, Departemen Keuangan, Bank Indonesia, ataupun lembaga SRO industri perdagangan berjangka yaitu Bursa Berjangka Jakarta dan PT Kliring Berjangka Indonesia.

Pemerintah Indonesia akan cukup bangga ketika institusi keuangan internasional seperti Bank Dunia dan IMF menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia cukup tinggi, pendapatan perkapita masyarakat meningkat dari tahun ketahun, pertumbuhan investasi tinggi, neraca perdagangan positif, neraca pembayaran positif.

Benarkah hanya itu ukuran keberhasilan sebuah bangsa? Oh ada yang lain lagi yaitu IPM atau Indeks Pembangunan Manusia, yang ternyata semuanya tetap saja terdiri dari angka-angka. Sehingga akhirnya keberhasilan suatu bangsa hanya diukur berdasarkan otak atik angka.

Amerika Serikat sang Adidaya
Ketika saya melihat Amerika Serikat, tiap tahun neraca perdagangannya negatif. Setiap tahun anggaran belanjanya defisit. Setiap tahun hutangnya semakin menumpuk. Tetapi tidak ada satupun negara di dunia yang mengatakan bahwa Amerika Serikat gagal dalam pembangunan. Bahkan ketika sekarang krisis keuangan menghantam mereka dengan kuat, tidak ada resep IMF dan Bank Dunia yang mengharuskan mereka melakukan ini dan itu. Bahkan dengan lantang George W Bush yang sudah mau lengser pun tetap membela bahwa kapitalisme, perdagangan bebas dan demokrasi adalah jalan terbaik bagi kita untuk keluar dari krisis.

Ketika kita bertanya kenapa AS bisa selantang dan sekuat itu, maka jawabannya secara serempak mengatakan: karena AS negara besar, negara adidaya.
Padahal saya ingin sekali menjawab, karena AS merasa besar dan merasa sebagai adidaya.

AS mengusung jalan kapitalisme dan demokrasi sebagai pondasi negara. Mereka memberi kebebasan kepada rakyat untuk melakukan apa saja, asal jangan mengganggu kapitalisme dan demokrasi.
Maka semua orang yang mempunyai impian menganggap bahwa AS adalah tanah impian tempat mewujudkan segala sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Karena itu mereka bangga menjadi bagian dari AS.
Maka suburlah para industriawan tumbuh di AS, mereka semua dikenal dunia dan bahkan mencengkram dunia.
Ya, Amerika besar karena banyaknya para industrialis. Merekalah yang membangun AS menjadi besar, mereka mewujudkan segala keinginan mereka. Itulah kapitalisme.

China sang Naga Asia
Republik Rakyat China (China) adalah kekuatan besar di Asia yang bangkit setelah lama terlelap. Untuk apa mereka terlelap? Mereka terlelap untuk membangun karakter sebagai bangsa China. Sebagai salah satu bangsa yang mempunyai sejarah tertua di dunia. Sebagai bangsa yang menemukan mesiu. Sebagai bangsa yang armada lautnya malang melintang di waktu lalu. Sebagai bangsa yang merasa akan mampu bangkit untuk kembali disegani dunia.
Dan ketika mereka bangun dari tidurnya, keinginan itu terwujud. China menjelma menjadi kekuatan dunia yang disegani dan diperhitungkan dalam peradaban dunia.

Apa yang membuat China menjelma menjadi kekuatan ekonomi dunia? Jawabannya adalah industri.
China yang pertama kali hanya sebagai tempat penanaman modal asing, kini para industrialisnya bangkit membangun perusahaan-perusahaan yang produknya secara masif membanjiri dunia. Semua produk bisa dibuat oleh bangsa China mulai dari peniti, sepeda, komputer, mobil, bahkan industri antariksa seperti roket dan satelit.

Ketika menghadapi masalah apakah China peduli dengan saran-saran Bank Dunia dan IMF? Apakah China menggunakan rezim devisa bebas? Apakah China membuat nilai tukar Yuan mengikuti nilai pasar? Apakah China mendengarkan dunia untuk segera mengadopsi jalan demokrasi?
Jawabannya adalah tidak. Mengapa? Karena China merasa sebagai bangsa yang besar dan mereka merasa tahu apa yang terbaik untuk membangun ekonominya, untuk membangun bangsanya.

India sang Industrialis
India adalah negara dengan sejuta permasalahan. Negara ini merupakan negara demokrasi terbesar di dunia. Rakyatnya banyak yang hidup dibawah garis kemiskinan.
Tapi apakah India bisa didikte oleh negara lain? Jawabanya sama dengan China dan AS yaitu tidak. Mengapa? Karena India merasa sebagai negara besar. Mereka mempunyai PDB yang sangat tinggi. India mempunyai jutaan orang bergelar PhD. Memiliki jutaan insinyur. Orang-orang India menduduki posisi penting di berbagai organisasi dunia dan perusahaan-perusahaan raksasa.
Perekonomian India maju karena didukung para industrialis. Siapa yang tidak kenal Tata, Mittal, Bajaj dan Maruti? Bangalore adalah Silicon Valley di luar Amerika.
Apa yang tidak bisa dihasilkan India? Mereka bisa membuat sepeda motor, mobil, pesawat terbang, kapal bahkan industri antariksa seperti roket dan juga satelit layaknya China.

Indonesia yang sibuk dengan angka
Bagaimana dengan Indonesia? Indonesia yang dicita-citakan para pendiri bangsa adalah Indonesia yang besar. Indonesia yang dipandang sebagai kekuatan utama di Asia sejajar dengan China dan India. Tapi apa yang bisa kita hasilkan? Semua orang di Indonesia sibuk mengamati dan menghitung inflasi, pendapatan perkapita, pertumbuhan ekonomi dan nilai tukar rupiah.
Apakah ada kata terlambat? Kalau kita mulai 10 tahun lalu atau 20 tahun lalu mungkin kita sudah punya pesawat terbang produksi sendiri, mungkin kita sudah punya mobil produksi nasional, mungkin kita sudah bisa membangun industri dan membesarkan para industrialis. Bukan membesarkan pedagang dan pemburu rente.
Tetapi semua itu perlu dukungan yang kuat dari pemerintah. Kita bisa lihat Korea Selatan yang kecil mungil bisa merajai industri kendaraan, alat berat, kapal dan elektronik kenapa Indonesia yang begini besar tidak mampu? Harus ada yang disalahkan? Atau harus segera mulai dan lupakan kesalahan. Sekali lagi sudah terlambat kah? Sudah tidak ada kesempatan untuk mulai?
Kita patut bertanya adakah negara dengan penduduk diatas 200 juta jiwa yang presidennya masih menggunakan mobil dinas produk luar negeri? Adakah negara dengan penduduk di atas 200 juta jiwa yang belum bisa buat pesawat? Adakah negara yang penduduknya di atas 200 juta jiwa yang belum bisa membat satelit. Adakah negara dengan penduduk di atas 200 juta jiwa yang tidak mempunyai produk dengan merek yang bisa dibangakan di dunia?
Adakah hal ini masih ada dalam pemikiran bangsa Indonesia? Atau kita akan terus sibuk menghitung tingkat inflasi, pertumbuhan ekonomi, pendapatan perkapita, nilai tukar rupiah dan pendapat pendapat lain yang terlalu kerdil dalam melihat keberhasilan suatu bangsa? Mereka sibuk membandingkan kita dengan Thailand, Singapura, Vietnam, Filipina. Negara negara yang tidak pernah di dengar pendapatnya oleh dunia internasional. Mereka tidak pernah sadar bahwa Indonesia terlalu besar untuk diukur dengan ukuran-ukuran matematis kerdil seperti itu.

AS sebagai adidaya saja sadar bahwa kita negara besar. Kita diundang ke KTT G-20. Apakah Singapura, Malaysia, Thailand, Vietnam, Filipina, Laos, Kamboja diundang? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena kita negara besar. Dan mereka negara kecil. Kenapa kita harus sibuk bersaing dengan negara kecil kalo kita bisa menjadi negara besar.

Tidak ada gunanya kita mati-matian mempertahankan NKRI kalau mindset kita masih menggap negara kita seperti negara-negara tetangga kita di Asia Tenggara.
Ketika para pemimpin bangsa ini menggunakan benchmark negara kecil, sudah pasti hasilnya tidak akan memuaskan. Mengelola negara kecil tidak sama dengan mengelola negara besar. Resep yang dipakai untuk negara kecil tidak akan tepat untuk negara besar. Karena itu selama ini konsep-konsep pembangunan yang terlalu kerdil tidak akan membawa bangsa ini kearah yang memuaskan.
Kalau mindset masyarakat, para intelektual, para ahli dan para pemimpin masih saja selalu membandingkan dengan negara kecil, secara sinis kita bisa mengatakan bagi aja negara ini menjadi negara yang kecil-kecil, sudah pasti mengelolanya akan lebih gampang dan akan lebih cepat sejahtera.

Angka-angka statistik memang penting dan kita memerlukannya. Tapi bila setiap kebijakan negara hanya berdasarkan itu maka ketertinggalan kita akan semakin jauh. Dan mimpi itu tidak akan pernah terwujud.
Saya masih yakin untuk mengatakan tidak ada kata terlambat. Kita harus mendorong industrialis nasional agar menjadi industrialis yang kelas dunia, atau paling tidak bisa memenuhi rasa dahaga akan kebanggaan kita sebagai bangsa. Semua itu perlu dukungan politik pemerintah dan partisipasi penuh masyarakat.
Biarkanlah pemerintah daerah di kabupaten, kota dan provinsi yang sibuk dengan angka-angka statistik, supaya kebijakan mereka tepat sasaran.
Tapi para pemimpin bangsa di tingkat nasional, berpikirlah bahwa negara ini negara besar dan harus mempunyai wawasan sebagai pemimpin negara besar.

Maukah kita? Siapkah kita?
Atau masih tetap ingin terus sibuk menghitung angka-angka dan membandingkan dengan negara kecil?

Keputusan ini menegaskan bahwa dalam penentuan besarnya upah minimum provinsi tahun 2009, pemerintah tidak lagi terlibat didalamnya. Hal ini berarti dalam penentuan upah minimum prosesnya diserahkan pada negosiasi antara serikat pekerja dan perusahaan.

Landasan yang diambil keputusan ini adalah untuk menyelamatkan dunia usaha dari kelumpuhan akibat krisis keuangan global.

Keputusan ini tentu saja mendapat tentangan yang keras dari organisasi buruh. Mereka khawatir hal ini hanya akan menguntungkan pengusaha dan menekan buruh untuk menerima upah yang ternyata, menurut SKB tersebut, boleh lebih rendah dari upah minimum tahun 2008.

Apakah ini yang dimaksud dengan merasuknya faham neo-liberalisme dalam pemerintahan kita? Untuk masalah kesejahteraan buruh yang telah bertahun-tahun menjadi isu sensitif antara buruh dan pengusaha, pemerintah bukannya menjadi pihak yang menjadi penengah malah sekarang lepas tangan dan tidak mau tahu.

Tantangan Dunia Usaha

Seiring dengan krisis keuangan global, tentu saja para pengusaha khawatir akan bencana yang akan menimpa mereka. Karena itu dunia usaha, melalui Kadin, segera memberikan masukan bagi pemerintah dalam bentuk rekomendasi. Dalam setiap rekomendasinya pelaku usaha selalu meminta perlindungan dan kemudahan dalam melakukan usaha. Merupakan hal yang wajar dan bisa dipahami

Hal terjadi karena sudah berkali-kali pelaku usaha nasional harus berhadapan dengan kebijakan pemerintah yang sangat mendukung globalisasi dan perdagangan bebas, tanpa melihat kesiapan dan kekuatan dunia usaha dan masyarakat kita.

Pada tahun 2007 lalu UU No 25 tentang Penanaman Modal (UU PM) diberlakukan, dimana pemerintah mengharapkan dengan UU tersebut modal asing bisa masuk ke Indonesia untuk menjadi pemacu pertumbuhan ekonomi.

Didalam UU PM ini, pemerintah tidak lagi membedakan status penanaman modal apakah merupakan penanaman modal asing ataupun dalam negeri. UU ini juga tidak membedakan jenis usaha apa yang bisa dan tidak bisa dimasuki pemodal asing.

Perlakuan yang sama dan setara ini tentu saja akan menyulitkan bagi para pelaku ekonomi nasional yang harus secara langsung berkompetisi dengan pelaku usaha asing yang tentu saja lebih padat modal dan teknologi.

Selain itu dunia usaha nasional sekarang juga berhadapan langsung dengan produk asing di pasar dalam negeri, contohnya pada industri tekstil. Hal ini terjadi karena pemerintah terlibat dalam berbagai organisasi yang melakukan liberalisasi perdagangan seperti APEC, AFTA dan WTO. Bergabungnya Indonesia kedalam organisasi ini berarti harus mematuhi berbagai aturan yang didalamnya bertujuan untuk menghilangkan segala bentuk hambatan perdagangan antar negara. Maka segala macam tarif dan bea masuk yang seharusnya bisa melindungi industri dalam negeri dipangkas habis, maka produk-produk impor pun membanjiri pasar.

Dengan semakin terdesaknya industri manufaktur dan membanjirnya produk impor di pasar domestik, ditambah kondisi negara-negara tujuan ekspor yang sedang dilanda krisis keuangan, membuat industri nasional mencari cara untuk bisa bertahan dan bersaing.

Dan salah satu pilihan adalah melakukan cost efficency. Hal yang paling mudah dilakukan untuk bisa menekan biaya adalah menekan upah buruh semurah mungkin.

Dengan diterbitkannya SKB ini, sepertinya pemerintah memberi lampu hijau bagi pengusaha untuk menekan biaya tenaga kerja.

Pengangguran banyak, upah buruh rendah?

Pemerintah beranggapan bahwa upah buruh yang rendah akan menarik investasi, sehingga pengangguran bisa ditekan.

Menurut Fathurrohman, dalam Prosiding Kongres ISEI (2006) tim ekonomi pemerintah mendasari kebijakannya pada teori permintaan dan penawaran tenaga kerja. Dimana mereka meyakini bahwa tingkat pengangguran di Indonesia terlalu besar, hal ini disebabkan adanya campur tangan pemerintah terhadap pasar tenaga kerja yaitu pemberian batas minimum kesejahteraan yang diberikan perusahaan kepada pekerja. Sehingga mereka menganggap hal ini sebagai faktor penyebab kekakuan pasar.

Para penganut teori ini menyatakan bahwa peraturan kesejahteraan minimum mengurangi kemampuan perusahaan untuk merekrut tenaga kerja. Sementara , masyarakat yang tadinya secara sukarela tidak memasuki pasar tenaga kerja menjadi tertarik untuk masuk karena adanya tawaran kesejahteraan yang tinggi. Akibatnya, kesempatan kerja yang ada tidak cukup menampung seluruh tenaga kerja yang ada di pasar.

Karena itu untuk menyerap lebih banyak tenaga kerja, maka batas minimum kesejahteraan ini harus dihilangkan.

Di pihak lain sebenarnya terdapat teori nonkompetitif dimana hal ini dikemukakan oleh Townsend (1995) yang menyebutkan bahwa studi empiris ketenagakerjaan menunjukkan hubungan yang negatif antara tingkat pengangguran dan tingkat upah atau dikenal dengan Kurva Upah. Teori ini menyatakan sebenarnya tidak ada keterkaitan antara tingkat pengangguran dan tingkat upah. Hal itu telah dibuktikan oeh penelitian Blanchflower dan Oswald di 12 negara yang hasilnya menunjukkan terdapat kemiripan kurva upah anar Negara yang berbeda, meskipun pada waktu yang berbeda.

Bahkan menurut paradigma Libensteinian semakin tinggi tingkat kesejahteraan buruh akan semakin tinggi produktivitas mereka.

Dengan kondisi ini seharusnya para pengambil keputusan lebih arif dalam menyikapi permasalahan ekonomi yang sebenarnya diciptakan oleh mereka sendiri, yaitu dengan memberlakukan rezim devisa bebas, UU Penanaman Modal dan liberalisasi perdagangan. Sedangkan yang menjadikan industri Indonesia tidak efisien bukanlah semata-mata karena upah buruh, tetapi masih banyaknya pungutan liar, suap dan korupsi.

Liberalisasi Perdagangan

Rezim devisa bebas hanya meningkatkan arus modal jangka pendek, ketika uang itu ditarik kembali oleh pihak asing, maka mata uang rupiah akan jatuh. Sehingga besarnya cadangan devisa kita hanya bersifat semu dan tidak mempunyai dasar yang kuat. Begitu para pemodal jangka pendek meninggalkan Indonesia, maka seluruh sendi perekonomian menjadi goyah. Yang efeknya nilai rupiah jatuh, suku bunga yang tinggi sehingga dunia usaha mengalami tekanan.

UU Penanaman Modal memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi pihak asing untuk berinvestasi dan menguasai sektor sektor strategis yang menguasai hajat hidup orang banyak. Hal ini berkaibat pada semakin tidak terjangkaunya harga produk dan komoditas yang seharusnya bisa dinikmati oleh masyarakat secara luas sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi.

Liberalisasi perdagangan hanyalah menjadikan negara kita sebagai pasar bagi produk produk impor, tanpa kita bisa mengekspor lebih banyak ke luar negeri. Ekspor kita cenderung stagnan tetapi maraknya produk impor telah menghancurkan industri dalam negeri yang akhirnya berujung pada tingginya tingkat pengangguran dan menekan kesejahteraan buruh.

Bahkan menurut estimasi Bank Dunia sendiri, penghapusan semua hambatan perdagangan hanya akan meningkatkan pendapatan negara berkembang sebesar 1%. Harga yang sangat mahal bagi suatu negara demi untuk meningkatkan 1% pendapatannya harus mengorbankan hak-hak buruh, pelepasan asset strategis, kerusakan lingkungan dan benturan-benturan nyata dengan warga negaranya.

Dani Rodrik, seorang Profesor Politik Ekonomi di Harvard University yang merupakan pendukung globalisasi bahkan menulis:

“Although economic globalization has enabled unprecedented levels of prosperity in advanced countries and has been a boon to hundreds of millions of poor workers in China and elsewhere in Asia, it rests on shaky pillars. Unlike national markets, which tend to be supported by domestic regulatory and political institutions, global markets are only “weakly embedded.” There is no global anti-trust authority, no global lender of last resort, no global regulator, no global safety nets, and, of course, no global democracy. In other words, global markets suffer from weak governance, and therefore from weak popular legitimacy.”

(www.project-syndicate)

Hal ini menunjukkan bahwa liberalisasi perdagangan hanya akan menguntungkan negara maju dan kuat, tanpa memberi kesempatan kepada negara berkembang untuk menikmati hasil dari perdagangan bebas tersebut, sekalipun ada jumlahnya sangat sedikit. Karena prinsip kesetaraan dan keadilan sebagai prasarat tidak berlaku dan tidak pernah diberlakukan.

Dengan fenomena ini terbukti bahwa tim ekonomi pemerintah membuat kebijakan hanya berdasarkan padapertimbangan kaum neo-liberal. Dimana dampak dari keputusannya itupun di selesaikan dengan cara neo-liberal pula. Maka yang menjadi korban adalah masyarakat dalam hal ini para buruh.

Seharusnya para pengambil kebijakan dan para elit mengajak para ahli dari berbagai arus dan aliran untuk kembali merumuskan langkah-langkah dan tujuan pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi yang mensejahterakan masyarakat, yang menjadikan masyarakat sebagai subyek. Bukan hanya sebagai obyek, atau bahkan hanya menjadi salah satu faktor produksi yang sangat lemah kedudukannya. Apalagi kalau hanya memuaskan keinginan lembaga asing dan negara maju saja.

Menurut Emil Salim, energi biofuel yang lagi digalakan seharusnya menjadi prioritas terendah setelah seluruh sumber energi alternatif lainnya diberdayakan seperti energi matahari, geothermal, biomas, air dan angin.

Saat ini biofuel berasal dari Kelapa Sawit dan pohon Jarak yang memerlukan banyak lahan untuk mengembangkannya. Dan banyak sekali pohon Kelapa Sawit ditanam di daerah hutan bukan daerah yang terdegradasi.Sebaiknya lahan di Indonesia diselamatkan dahulu untuk mencukupi kebutuhan pangan.

Emil Salim meminta Pemerintah tidak mengembangkan tanaman Jarak di Jawa, karena tanaman ini merusak kesuburan tanah. Padahal tingkat kesuburan tanah di pulau Jawa adalah empat kali kesuburan di Sumatera dan enam kali kesuburan di Kalimantan. Sebaiknya Jarak ditanam di daerah tandus di luar Jawa. Tanah di Pulau Jawa jangan diganggu kesuburannya.

Emil lebih menginginkan pembangunan berkualitas menuju masyarakat sejahtera dengan rendah karbon, seperti dengan mengurangi emisi karbon sektoral melalui pengembangan sitem, sains dan teknologi dan menaikkan penyerapan karbon secara alami.

Demikian paparan beliau menyongsong era harga minyak bumi yang tinggi.

Setelah membaca berita dari detik.com disini dan disini saya curiga dibalik ini semua adalah kembalinya kelompok-kelompok islam yang gelap mata.

Menurut kabar, selama ini para anggota kelompok tersebut di baiat sebagai anggota dan mau melakukan apapun untuk kelompoknya atas nama perjuangan demi agama (jihad?).

Malah ada rekan saya yang berani menjual mobil orangtuanya demi menyumbang kelompok tersebut. Dan hal itu harus dilakukan karena bila menolak akan membahayakan jiwa mereka dan anggota keluarga mereka.

Saya tidak tahu peristiwa ini pertikaian internal antar mereka atau memang penculikan bermotif pemerasan. Hanya Ali Said dan para pelaku yang mengetahuinya.

Saya marah karena yang menjadi korban adalah anak-anak. Tindakan mereka sama sekali tidak mencerminkan orang dengan menjunjung tinggi ketuhanan dan kemanusiaan apalagi mau mengaku perilaku islami.

Kita kembali harus waspada, banyak sekali anak muda terkecoh dengan faham-faham “idealis” yang membahayakan mereka. Banyak kelompok pengajian yang hanya sebagai topeng belaka.

Orang tua akan semakin bingung dengan pilihan anaknya, haruskah ia tumbuh secara “sekuler”, “gaul” tapi Narkoba mengancam. Atau menjadi anak agamis, alim dan taat tapi ektremisme mengintainya.

Kejadian seperti ini akan memojokkan citra umat Islam. Atau haruskah kita lawan mereka dengan kekerasan? Kita yang berusaha hidup “normal” kembali harus diperburuk citranya oleh segelintir orang yang sok agamis tapi berperilaku amoral.

Masa mau ngaji aja kita jadi khawatir? Huhh

Saya jadi bertanya-tanya apakah benar pekerjaan itu merupakan belenggu? Apakah dengan kebebasan finansial kita tidak akan melakukan kesalahan sehingga tidak ada orang yang kecewa/marah? Benarkah semuanya akan mendatangkan kebahagiaan?

Dengan harta yang banyak mungkin hidup akan lebih mudah. Tetapi kebahagiaan belum tentu didapat. Uang hanya dapat memecahkan masalah kecil saja seperti resepsi pernikahan yang mewah, liburan yang nyaman atau belanja sepuas hati. Uang tidak memecahkan masalah besar seperti penyakit kanker, wabah kelaparan dunia dan perang.

Kebebasan finansial hanya membebaskan kita dari pekerjaan yang tidak kita sukai. Tetapi bila kita menyukai pekerjaan kita, profesi kita dan kemampuan kita, salahkah kita untuk tetap menjadi pegawai/karyawan? Pekerjaan adalah rahmat, berkarya itu menyenangkan, meniti jenjang karir itu tantangan. Kita hanya perlu lebih optimis dalam menghadapinya.

Jadi mengapa sibuk menghabiskan waktu dengan sesuatu yang hanya dapat memecahkan masalah kecil. Kita bisa curahkan energi dan kemampuan untuk menjadi orang yang lebih optimis. Dengan optimis masalah-masalah kecil tadi pasti bisa terlewati.

Optimis adalah selalu melihat sesuatu dari sisi baiknya. Orang yang optimis adalah orang yang lebih bahagia. Dengan optimis kita bisa merasakan kebebasan kita yang sesungguhnya. Kebebasan untuk melakukan hal yang akan memenuhi dan mengakomodasi kehidupan pribadi kita.

(saduran bebas dr “Fiancial freedom is outdated; try optimism instead” by Penelope Trunk)